Oleh. Bertholomeus Jawa Bhaga

Beberapa hari yang lalu ada yang ribut-ribut soal rencana kampus IKIP Muhammadiyah Maumere memberlakukan kebijakan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa/i dan calon mahasiswa/i yang akan menuntut ilmu di kampus itu dengan hasil bumi (natura).

Ribut-ribut itu datang dari berbagai pihak, ada masyarakat, ada dari para pegiat media sosial dan lain sebagainya. Ya, dikatakan ribut-ribut karena apa yang diperdebatkan belum mengena, masih terjadi kesalahpahaman, gagal berpikir, dan terkesan yang diperdebatkan seperti pepesan kosong. Tidak ada isinya.

Yang paling pertama itu adalah mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hasil bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti hasil bumi adalah semua jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian. Arti lainnya dari hasil bumi adalah hasil pertanian. Jika merujuk pada defenisi KBBI ini kita akhirnya menjadi gagal paham bahwa yang disebut hasil bumi hanyalah hasil komoditi pertanian, dan dengan demikian secara otomatis hasil lain selain hasil pertanian adalah bukan merupakan hasil bumi.

Pantas saja dari berbagai pertanyaan kebingungan netizen di media sosial, mengapa ikan tidak masuk dalam jenis barang yang masuk pada kebijakan ini? Pertanyaan kebingungan ini adalah sebuah pertunjukan gagal paham yang dimaksudkan tadi soal ribut-ribut. Bahwa defenisi tentang hasil bumi mestinya meluas pada lokus “hasil bumi”, segala sesuatu yang dihasilkan di bumi, maka dengan otomatis pula jika pengertian hasil bumi hanya pada soal pertanian adalah batal secara keilmuan, karena lokus ‘bumi’ tidak soal pertanian tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting, di sana ada : ternak dan nelayan.

Dengan terminologi akan hasil bumi yang mencakup hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil nelayan (hasil laut) maka secara otomatis pula mematahkan pemikiran sempura kita akhir-akhir ini, dan sekaligus membangun kesepahaman bersama bahwa “ya” ikan bukan merupakan hasil luar angkasa.

Selain dengan hasil bumi berupa hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil laut, dapat juga dengan hasil kerajinan tangan. Istilah Latin mengatakan ” Opus Manuale”. Hasil olah tangan. Maka segala karya yang dihasilkan oleh karena kerajinan tangan, seni dan budaya pun dapat dikonversikan menjadi biaya yang bernilai seperti sarung tenun daerah.

Kita mesti menjadi optimis bahwa orang Maumere yang rajin, pandai dan terampil menenun pasti dapat dengan mudah membiayai anak-anak mereka. Bayangkan saja jika dalam seminggu dapat menghasilan 1 lembar kain seharga minimal 600 ribu rupiah, maka apakah menjadi tidak mampu jika akumulasi dari beberapa lembar kain dalam satu semester?. Ini salah satu contoh bagaimana kita menjadi optimis dalam menyekolahkan anak-anak kita.

Lebih lanjut, kebijakan ini dinilai kontekstual karena berangkat dari konteks kehidupan orang tua anak-anak kita yang memiliki niat serta kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahwa rata-rata masyarakat kita memiliki kemampuan akademik dan keinginan yang kuat untuk kuliah tetapi dapat saja terkedala oleh karena ketiadaan biaya.

Masalah biaya ini, juga tidak saja ditemukan pada mereka yang hendak kuliah, tetapi juga sering terjadi pada yang sedang kuliah. Fenomena seperti meminta dispensasi uang kuliah pada beberapa tahap agar diperkenankan mengikuti UTS dan UAS adalah salah satu persoalan pelik yang sedang dan terus menghantui anak-anak kita yang adalah generasi penerus ini.

Nah, untuk dapat mengcover segala dinamika ini maka dianggap perlu kampus sebagai lembaga pendidikan yang juga menerapkan prinsip humanis mengambil langkah seperti ini, selain memikirkan aspek kemanusiaan, kampus juga memikirkan aspek sosial ekonomi masyarakat serta konteks kehidupan masyatakat kita yang berciri agraris dan lain sebagainya.

Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan logis diambilnya kebijakan ini antara lain:

  1. Menekan penyalahgunaan uang. Jadi mahasiswa yang punya hasil bumi dari pada jual diluar uang malah akhirnya dipakai untuk urusan atau hal lain sebaiknya ke kampus saja, uang dapat langsung potong untuk biaya kuliah.
    Ada yang bertanya-tanya di media sosial soal izin operasional kampus apakah ada terimplisit adanya izin berniaga?
    Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maka dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, meliputi:
    1. Pertukaran Pelajar
    2. Magang atau praktik kerja
    3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
    4. Penelitian atau riset
    5. Proyek kemanusiaan
    6. Kegiatan wirausaha
    7. Studi atau proyek independen
    8. Membangun desa /KKN

Kebijakan kampus IKIPMu ini terintegrasi dalam program ke -6 pada kampus merdeka ini. Menyangkut standar harga, serta prosedurnya nanti akan disusun melalui tim pakar institusi.

  1. Dengan kebijakan ini juga memotivasi masyarakat bahwa tidak susah menyekolahkan anak-anak. Kita mengubah persepsi masyarakat selama ini bahwa untuk menyekolahkan anak itu susah, sedangkan sumber daya alam di sekitar kita melimpah. Maka muncul semangat untuk menanam, berkebun, melaut atau beternak.
  2. Kebijakan mengkonversi uang kuliah dengan Natura itu bukan saja baru terjadi kali ini, tetapi pernah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan lainnya, yang mana Natura akan dihitung berdasarkan harga pasar dan konversinya akan langsung dihitung sesuai besarnya jumlah biaya sekolah.
  3. Institusi sudah pasti akan meramu berbagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini soal standar harga dan berbagai hal yang turut di dalamnya.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Rektor IKIPMu, H. Rodja Abdul Nasir, S.H.,M.Pd, bahwa mahasiswa tidak boleh Drop Out hanya karena tidak dapat melunasi biaya kuliah. Sungguh pernyataan ini mengandung pesan yang sangat dalam bahwa uang bukan menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita. Selain itu, terkandung pula motivasi yang luar biasa bahwa semua mahasiswa punya kesempatan untuk meraih mimpi yang telah digantungkan sejak mereka masuk kuliah.

Dengan kebijakan ini, sesunguhnya juga mengajak semua pihak yang merasa “pesimis” bahwa sudah saatnya kita menjadi lebih adil dalam berpikir dan menanggapi berbagai kebijakan suatu lembaga, melihatnya secara lebih kompleks tanpa menyertakan unsur subjektifitas atas kebijakan ini. Mari kita saling mendukung, karena majunya daerah ini juga adalah kerja sama dari semua lini dan semua pihak untuk Nian Tana yang lebih baik. Sekian

BJB

Tinggalkan Balasan